Sosialisasi, Investigasi dan Deteksi Anti Korupsi

Oleh L A U N A

BANGSA yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Demikian idiom yang kerap kita dengar menjelang HUT Kemerdekaan, Hari Pahlawan atau ritus hari-hari besar sejenis. Namun, sungguhkah jejak para bapak republik—seperti Soekarno, Tan Malaka, dan lusinan nama pejuang bangsa lain—telah ditulis dalam historiografi Indonesia yang obyektif, kritis, dialektis, dan kontekstual?

Tan Malaka dan Soekarno misalnya, dua pejuang revolusioner yang berperan penting dalam pembentukan nation-state Indonesia, jejaknya sempat “dikaburkan” dalam teks sejarah perjuangan bangsa. Tan Malaka, tokoh revolusioner yang kehidupannya sangat kontroversial dan “kesepian”—meminjam istilah Dr Alfian—tak pelak adalah sosok penting dalam pegulatan kemerdekaan bangsa. Karya dan buah pikirnya (seperti Naar de Republiek Indonesia, Massa Actie, Madilog, Gerpolek, Dari Penjara ke Penjara, dan lusinan karya lainnya) tak cuma menjadi bacaan wajib “kaum pergerakan” saat itu, namun mengilhami sebagian besar strategi pencapaian Indonesia Merdeka.

Pejuang yang meninggal secara tragis di kaki Gunung Wilis, Kediri, Jawa Timur, dalam usia 52 tahun (di ujung senapan tentara nasional Indonesia yang ikut dibidaninya itu), ide-ide revolusionernya juga disimak oleh para pejuang kemanusiaan dan kemerdekaan di banyak negeri terjajah. Sang revolusioner yang perannya amat kontroversial ini kerap dilihat sebagai legenda, karena hampir seluruh jejak hidupnya dihabiskan dalam pelarian, pembuangan, dan penjara. Sepanjang tahun 1922 hingga 1942, Tan hidup dalam pemburuan dan pelarian politik di berbagai negara.  

Menurut catatan indonesianist Harry A Poeze, Tan menguasai 8 bahasa, pernah hidup (dalam pelarian politik) di 11 negara, menjadi pendiri, pemimpin, dan anggota di 9 organisasi sosial-politik (termasuk menjadi Wakil Komintern untuk Asia Timur pada tahun 1942), memiliki 5 jenis pekerjaan (guru, penulis lepas, kerani, mandor, dan tukang jahit), 13 kali dipenjara (di Filipina, Hongkong, dan Indonesia), dan menorehkan 26 karya original yang mengilhami perjuangan kemerdekaan Indonesia dan bangsa-bangsa terjajah lainnya (Tempo, edisi 11-17 Agustus 2008).     

Sejak ia merantau untuk menimba ilmu di negeri Belanda pada 1913, Tan telah terpesona oleh Marxisme. Paham inilah yang membuat ia dipenjara berkali-kali dan dibuang ke berbagai negeri. Bukan penjara dan pembuangan yang menjadikan ia seorang Marxis, melainkan sikap dan pendiriannya yang Marxislah yang menyebabkan ia kerap dibuang, diasingkan, dan dipenjara. Tan tidak berjuang semata-mata untuk kejayaan Partai Komunis Asia Timur, tapi lebih dari itu, Tan berjuang untuk kemerdekaan Tanah Airnya. Singkatnya, hidup Tan sepenuhnya diabdikan untuk revolusi, untuk cita-cita kemerdekaan Indonesia, negeri yang amat dicintainya.

Berbeda dengan Tan, Soekarno adalah pejuang yang menghabiskan separuh hidupnya untuk perjuangan kemerdekaan di Tanah Air. Sebangun dengan gagasan Tan tentang kemerdekaan yang harus direbut melalui revolusi, Soekarno juga kerap menyeru kepada rakyatnya untuk berjuang mencapai kemerdekaan melalui tiga fondasi pokok revolusi Indonesia: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan aksi massa. Kendati Tan pernah mengeritik Soekarno-Hatta dan para pemimpin Indonesia lain yang dianggap “berkolaborasi” dengan Jepang menjelang detik-detik kemerdekaan, namun itu adalah sikap wajar dari seorang patriot-pejuang yang sama-sama mencintai bangsanya.     

Sejak benih-benih nasionalisme tumbuh di Hindia Belanda, Soekarno memang telah dididik menjadi seorang antikolonial sejati. Ayahnya, Raden Soekemi Sosrodihardjo, adalah seorang guru-teosof yang menginginkan anaknya menjadi seorang pejuang kemerdekaan; seperti sosok “Prabu Karna” dalam mitologi wayang Jawa.

Keinginan Raden Soekemi menjadikan Soekarno sebagai “abdi bangsa”, menyebabkan ia menitipkan anak ragilnya itu mondok di rumah HOS Tjokroaminoto, seorang pejuang nasionalis paling terkemuka di Jawa saat itu. Ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai, wanita keturunan bangsawan Bali, adalah orang kedua yang membentuk karakter Soekarno muda menjadi seorang crusader sejati. Dari Sarinah, mbok m’ban yang sangat dikaguminya itu, Soekarno memperoleh arti penting mencintai rakyat jelata.

Rakyat jelata yang diajarkan Sarinah itu, dirumuskan ke dalam apa yang kemudian diistilahkan Soekarno sebagai “Marhaenisme”; sebuah teori sosial yang ia gunakan untuk membebaskan bangsanya dari perahan sistem kolonial. Sebagai doktrin perjuangan yang progresif-revolusioner, Marhaenisme bertumpu pada konsep persatuan nasional dan mendasarkan kekuatannya pada sokoguru revolusi Indonesia: petani, buruh, pedagang, nelayan, pemuda, wanita dan seluruh elemen kecil yang terhisap dan termiskinkan oleh sistem kolonial (samen bundeling van arle krachten).

Dasar pembentukan karakter Soekarno kian diperkokoh oleh Tjokroaminoto yang memperkenalkan Islamisme, sosialisme, dan nasionalisme. Warisan ideologi dari pak ‘Tjok kemudian dipertajam oleh Tjipto Mangunkusumo, seorang pejuang nasionalis (pendiri Indische partij) yang menjadi guru nasionalisme kedua Soekarno. Lewat Tjipto, Soekarno memperoleh arti penting nasionalisme Indonesia yang dinamis.

Dari Prof Hartogh—dan tokoh-tokoh Sarekat Islam kiri, seperti Semaoen, Alimin dan Darsono—ia mendalami Marxisme dan sosialisme. Keingintahuannya yang besar, dan jiwanya yang terus bergolak, memaksanya menyelam lebih dalam ke “dunia pemikiran”. Soekarno membaca ratusan buah pikir para tokoh progresif dunia, mulai dari Thommas Jafferson, George Washington, Abraham Lincoln, Otto von Bismarck, Meurabeu, Gladstone, sampai Garibaldi. Ia berdialog secara imajiner dan emosional dengan Karl Marx, Engels, Lenin, Rousseou, Voltaire, dan Danton.

Karakter politik antikolonial Soekarno terus berlanjut hingga ia mengalami masa pembuangan dan pemenjaraan, masa pendudukan Jepang, masa revolusi kemerdekaan, bahkan menelusuk jauh ke dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia “bebas-aktif —masa dimana ia telah menjadi seorang presiden dari sebuah negara merdeka. Persepsi, sikap, dan policy Bung Karno dalam mengendalikan diplomasi Indonesia bersumber dari pengalamannya selama masa perjuangan kemerdekaan dan masa-masa pahit pembentukan nation-state Indonesia.

Di panggung politik internasional, Soekarno dikenal sebagai pemimpin Dunia Ketiga yang paling sering kecewa dengan kinerja PBB. Sejak awal, Soekarno tidak menyukai struktur DK-PBB yang terlalu didominasi kepentingan Barat (the old establishment forces/Oldefos); tanpa memperhitungkan representasi negara-negara Nefos yang sukses memelopori kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah melalui Konferensi Asia-Afrika di Bandung.

To Build the World a New, pidato yang dibacakannya dihadapan para pemimpin dunia di PBB tahun 1960, berisi gugatan atas kajahatan kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme dunia yang mengancam koeksistensi global, memacu perlombaan senjata, mengancam keamanan dan perdamaian dunia serta melanggengkan ketimpangan global. Di forum tertinggi dunia itu, Soekarno sempat mengusulkan agar “Pancasila” diterima sebagai piagam PBB. Bagi Soekarno, Pancasila merupakan sublimasi ideologi yang memiliki nilai filosofis lebih tinggi dibanding Declaration of Independence-nya bangsa Amerika atau Manifesto Communist-nya bangsa Soviet-Russia.

Dalam berbagai lawatan luar negerinya, Soekarno tak pernah alfa membawa aspirasi rakyat Nefos dan kepentingan nasional Indonesia. Ketika aspirasi rakyat Nefos tidak didengar, segera ia berteriak lantang bahkan menggalang kekuatan internasional Nefos untuk menghadapi dominasi dan hegemoni Oldefos. Penghimpunan kekuatan Nefos itu ditujukan sebagai bentuk pengintegrasian elemen-elemen Nefos secara internasional guna mewujudkan tata dunia yang lebih adil dan seimbang serta perdamaian sejati umat manusia. Bagi Soekarno, blok Barat (Amerika dan sekutunya) tak lebih dari agen-agen utama imperialisme global.

Sebagai aktor politik internasional yang charming dan kosmopolitan, Soekarno kerap membuat dunia berdecak kagum. Keberaniannya memarahi Presiden Dwight Eisenhower—yang terlambat menyambutnya ketika ia mengunjungi Amerika tahun 1956—adalah contoh nyata betapa ia merasa sejajar dengan pemimpin negeri adikuasa itu. John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat lainnya, justru amat mengagumi Soekarno. Kennedy menjuluki Pemimpin Besar Revolusi Indonesia itu sebagai “Thomas Jafferson dan George Whasington”-nya bangsa Indonesia.

Ketika Soekarno melakukan kunjungan ke China, pemerintah China menghormati tamu agungnya itu dengan memasang foto-foto Bung Karno sejajar dengan Mao Tse Tung, di hampir seluruh sentra-sentra strategis ibukota negara itu. Gayanya yang kontroversial membuat media massa Amerika pada dekade 1960-an menyebutnya sebagai “tamu agung dunia abad ke-20.”

Soekarno benar-benar memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara besar dan strategis, termasuk pesona dan daya pikatnya yang luar biasa itu, menjadi sebuah “value added” dalam diplomasi internasional Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang high profile ala Soekarno, tak pelak membuat suara Indonesia dan rakyat Dunia Ketiga terdengar nyaring ke seantero dunia.

Dalam urusan “bersih diri”, Soekarno hingga kini tercatat sebagai pemimpin yang tak memilki secuil pun aset bisnis atau rekening di Swiss. Dalam soal “martabat bangsa”, ia sosok yang berani mengatakan “tidak” di hadapan Barat. “Go to hell with your aid” adalah ungkapan terkenal Soekarno pada Amerika yang mencoba menekan Indonesia melalui “diplomasi ekonomi”. Pendirian politiknya konsisten dalam membela martabat bangsanya, termasuk harkat rakyat Dunia Ketiga. Dalam konteks politik global, Soekarno adalah tokoh yang paling vokal dalam urusan menggugat tata susun ekonomi dan politik dunia yang sarat ketidakadilan dan penghisapan.

Kebesaran Soekarno, dalam rentang kesadaran rakyatnya, tak cuma bisa dipahami sebatas logika. Ia telah menelusuk jauh ke wilayah belief, sebuah penerimaan emosional atas dirinya. Soekarno tak cuma legendaris, akan tetapi telah menjadi sosok yang seringkali dimaknai secara hyperreality: dimitoskan, dikultuskan, didewakan. Orang Bali meyakininya sebagai “titisan Dewa Wishnu”, sementara orang Jawa melihatnya sebagai “sang Ratu Adil”.

Dalam perspektif seperti inilah, pantas jika proyek de-Soekarno-isasi dan kontrol ideologi atas seluruh ajaran-ajarannya—yang pernah digalang secara masif oleh penguasa Orde Baru—terbukti gagal untuk mendikte kesadaran rakyat dari bayang-bayang besar seorang Soekarno; atau sang revolusioner kesepian seperti Tan Malaka.

Sosok Soekarno, Tan Malaka, dan para pejuang kemerdekaan lainnya makin relevan justru ketika ia coba dilupakan secara kolektif oleh bangsanya. Soekarno dan Tan menjadi icon penting dan berharga sebagai referensi untuk merakit kembali bangunan kebangsaan kita yang mulai goyah, setelah upaya melupakan Soekarno dan kawan-kawan seperjuangannya nyata kian membuat bangsa ini kehilangan “jiwa merdeka”.

Dalam menapaki usia bernegara kita yang akan memasuki 64 tahun ini, kita hampir tak melihat satupun para pemimpin kita saat ini yang mampu berpikir dan bertindak seperti Soekarno. Tak terlihat adanya ikhtiar serius dari para elite bangsa untuk merancang sebuah terobosan baru yang lebih solutif, justru ketika kemerdekaan dan harga diri sebagai bangsa telah diwariskan oleh Soekarno, Tan Malaka, Hatta, Sjahrir, Natsir dan para pejuang kemerdekaan lainnya sebagai modal utama berbangsa dan bernegara kita. Apakah generasi bangsa saat ini hanya sanggup mewarisi “abu”, bukan “semangat” the founding fathers yang pernah mengguncang mata dunia itu?

Faktual, kini kita hanya bisa menyaksikan sebuah generasi yang letih dan bingung. Pemilu legislatif dan presiden yang baru kita gelar beberapa waktu lalu misalnya, praktis hanya menghasilkan sebuah emporium “old leadership” yang nepotik, kolutif, feodalistik, penuh tebar pesona dan pro-neoliberalisme. Mungkinkah sebuah bangsa menjadi kokoh jika proses rekrutmen elitenya dilumuri oleh begitu banyak distorsi dan anomali dalam rangkaian pemilu yang penuh tipu dan muslihat?

Kita semua pantas menjadi ragu, mampukah kita sebagai bangsa keluar dari himpitan krisis demi krisis dengan selamat? Kita tak berharap berbagai kebijakan yang dilahirkan dari rahim generasi politik pasca Soeharto kembali berputar ke pendulum awal: “negara kekuasaan” (machstaat); sebuah orientasi politik paling purba dalam ilmu negara. ●

Penulis adalah Komite Eksekutif Asian Labor Network on IFI’s (ALNI) Indonesia;