Sosialisasi, Investigasi dan Deteksi Anti Korupsi

(Jakarta, SIDAK-110209)Meski sejumlah kasus korupsi berhasil diungkap, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap dinilai belum optimal memberantas korupsi. Sebab, yang ditangani selama ini baru koruptor-koruptor kecil, tetapi tidak memecahkan sistem pemerintahan yang menjadi akar korupsi. Menyimak keberadaan sejumlah yayasan-yayasan di pemerintahan, mengusik tokoh ‘vokal’ akhir tahun lalu, Ketua Lembaga Studi Kapasitas Nasional (LSKN) Hartojo Wignjowijoto mengatakan, dalam setiap sistem pemerintahan terdapat yayasan yang menjadi sarang korupsi. "Semua yayasan yang nempel di departemen dibongkar semua dan ditinjau kembali. Yayasan yang nempel itu adalah sarang korupsi, tapi tidak diapa-apakan. Yayasan harus mempertanggung jawabkan," katanya. Sistem pemerintahan harus dikaji kembali karena mengandung kadar korupsi. Pembenahan ini nantinya akan memberikan transparansi dalam setiap departemen. Menaggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar mengatakan, pihaknya saat ini tengah mengawasi sejumlah Lembaga Kementrian Negara sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Haryono mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada sejumlah Lembaga Kementian Negara, tetapi hingga kini baru sekitar 50 lembaga kementrian negara yang telah membalasnya. Sedangkan 50 Lembaga Kementrian Negara lainnya belum menyampaikan ke KPK. "Masih ada yang belum menyampaikan. Tapi akan terus kita tindak lanjuti," kata Haryono kepada wartawan pada satu kesempatan. Beliau menyebutkan bahwa, KPK akan melihat penggunaan dana di yayasan dalam Lembaga Kementrian Negara. Nantinya, yayasan tersebut akan dilihat apakah menggunakan aset negara atau keuangan negara. Namun, lebih lanjut Haryono enggan menyebut jumlah pasti Lembaga Kementrian Negara yang memiliki yayasan. "Dari surat yang dibalas, saya tidak tahu ada yang memiiki yayasan ada yang tidak," ujarnya. Mengenai adanya dugaan korupsi di yayasan tersebut, Haryono mengaku belum tahu, dan akan dilihat lebih dahulu.(emp/kc-081229/bcl/ynd)