| KETERLIBATAN KETUA KPK DALAM DUGAAN KASUS KORUPSI BANTUAN DEPSOS |
|
|
|
| Ditulis oleh Administrator | |
| Jumat, 08 Mei 2009 23:17 WIB | |
|
Terfokusnya perhatian publik dan Media massa pada cinta segitiga Almarhum Nasrudin – Rani Juliani dan keterlibatan ketua KPK Antasari Azhar makin lama makin mengaburkan inti persoalan utama dari masalah ini. Pertanyaan bagaimana kaitan Sigid Haryo Wibisono atau Sigit Bibi dengan ketua KPK Antasari Azhar menjadi semakin tidak jelas karena bergesernya issue tersebut menjadi skandal cinta segitiga.Demikian ungkap Standarkiaa dari Pokja Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KaPaK) dalam Jumpa Press di Cafe Galery TIM, Jumat 8 Mei 2009. Lebih jauh menurut Standarkiaa dalam mengungkap kasus tersebut yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan dokumen, bahwa kontrak antara Departemen Sosial dengan PT. Ladang Sutera Indonesia perihal pengadaan Mesin Jahit berkecepatan Tinggi dari China. Pada kasus pengadaan “MESIN JAHIT, SELIMUT DAN SARUNG “ di Depsos ini nama Sigit Bibi berperan sebagai staff khusus Mensos. Dalam pengadaan 6000 mesin jahit berkecepatan tinggi dari China dan harus disalurkan selama 4 tahun sejak tahun 2004 lalu. Mensos lewat PT Ladang Sutra Indonesia menaruh seorang pengusaha konveksi dari Tanah Abang bernama Musfar Aziz untuk menjadi Direkturnya. Dalam pelaksanaan pengadaannya 11.000 mesin jahit berkecepatan tinggi tersebut hanya dilaksanakan sebanyak 1000 buah untuk pengusaha konveksi di daerah sekitar Bandung. Belum lagi Korupsi untuk Selimut dan Sarung untuk korban bantuan bencana ataupun untuk bantuan Depsos pada Pesantren-pesantren. Informasi yang kami terima Korupsi melibatkan Mensos Bachtiar masalah Mesin jahit , Selimut dan Sarung ini senilai Rp 400 Milyar. Pada kontrak No 21/HUK/2004 dan No 03/LSD/III/2004 yang ditanda tangani oleh Mensos Bachtiar Chamsyah dengan H Musfar Aziz itu peran Sigit Haryo sebagai staff khusus Mensos akhirnya membuatnya berurusan dengan ketua KPK Antasari Azhar. Menurut beberapa sumber Alm Nasrudin Zulkarnain melakukan pendekatan kepada Sigit Bibi atas perintah Ketua KPK Antasari Azhar. Disepakati oleh Mensos dana sebesar Rp 25 M untuk menyetop pengusutan kasus Korupsi bantuan Depsos tersebut. Dalam kontrak tentang PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI MOTORISASI SARANA PENUNJANG PRODUKSI( SAPORDI) USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA BIDANG KONVEKSI. Ditambah manipulasi pembelian Selimut dan Sarung uhntuk korban bencana dari Departemen Sosial maka menurut sumber di Depsos terjadi Korupsi sebesar Rp 400 Milyar. Baik Mark up mesin jahit berkecepatan tinggi dari China, selimut dan sarung untuk program Depsos. Beberapa kasus lain yang ditenggarai menjadi permainan damai ketua KPK Antasari Azhar yang lain adalah : Kasus Korupsi Gubernur Riau, Rusli Zaenal sebesar Rp 1,4 Trilyun, sebelum Antasari duduk sebagai ketua KPK Gub Rusli konon pernah menyetor sebesar Rp 10 M untuk menyetop kasusnya. Untuk menutupi hal tersebut salah satu Bupati yang tidak sejalan dikorbankan dan telah di vonis. Selain itu temuan BPK terhadap Departemen Pertambangan dan Energy hampir mencapai 15 Trilyun, Mentamben Poernomo kebakaran Jenggot untuk mengamankannya disepakati uang damai USD 10 Juta dan membayar kewajiban terhadap Negara dibayar Rp 2 trilyun dan telah dilaksanakan. Catatan karier Antasari sejak di Kasie Jakarta Barat hingga Kajati Sulawesi Tenggara hingga Sumatera Barat. Namun yang paling jarang diungkapkan adalah kasus hilangnya Tommy Soeharto yang tidak lepas dari peran Kajari Jakarta Selatan. Melihat kasus pembunuhan Alm Nasrudin yang mulai bias dan semakin jauh dari “persekongkolan upaya uang damai” yang telah merusak keadilan masyarakat, maka KaPaK Menghimbau dan Menyerukan: 1. Pihak Kepolisian agar tidak terjebak scenario cinta segi tiga/ personal motif dalam kasus menguak upaya damai kasus korupsi ini yang biasa dilakukan oleh Antasari Azhar ketua KPK. 2. Publik dan Media massa agar tidak terjebak pada scenario dan berita Koran Kuning ( berita-berita gossip) melainkan melihat kepada kepentingan Publik. 3. Pemerintahan SBY agar membuat badan Independent untuk mengawasi bantuan bantuan dari Departemen kepada masyarakat, agar meminimalisir kasus kasus seperti diatas.
|
|
| Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 29 Oktober 2009 19:30 WIB ) |
Berita Terbaru
- Berguru Pada Soekarno dan Tan Malaka
- KETERLIBATAN KETUA KPK DALAM DUGAAN KASUS KORUPSI BANTUAN DEPSOS
- KEMANA PERGINYA SUARA RAKYAT
- RENDAHNYA GAJI PNS, PENYEBAB KORUPSI DIMANA-MANA
- Depdiknas Wajib Menjawab
- BPK : "TERDAPAT REKENING LIAR PADA LKP 2006"
- KETUA LKSN, WIGNYOWIJOTO : "YAYASAN SARANG KORUPSI"



